Ancaman pengurangan poin Sheffield United semakin nyata setelah perusahaan yang digunakan untuk membeli klub resmi dilikuidasi oleh High Court pada Rabu. COH Sports Bidco Limited (CSBL), perusahaan yang mengakuisisi Sheffield United dengan nilai lebih dari £100 juta pada Desember 2024, akhirnya dijatuhi perintah likuidasi karena gagal melunasi sisa utang pembelian sekitar £35 juta. Petisi pembubaran perusahaan itu sendiri diajukan oleh United World, perusahaan milik mantan pemilik klub, Pangeran Abdullah bin Mosaad Al Saud.
Keputusan pengadilan ini tidak hanya menjadi pukulan bagi struktur kepemilikan Sheffield United, tetapi juga berpotensi mengguncang posisi klub di klasemen Championship. Pasalnya, English Football League (EFL) masih mempertimbangkan apakah likuidasi CSBL membawa konsekuensi hukuman bagi klub. Jika terbukti melanggar regulasi, The Blades bisa kehilangan hingga 12 poin.
Sidang Ekspres di High Court yang Mengubah Segalanya
Persidangan yang digelar pada Rabu itu berlangsung sangat singkat, hanya sekitar sepuluh detik. CSBL, yang dipimpin oleh Steven Rosen dan Helmy Eltoukhy selaku ketua bersama Sheffield United, sama sekali tidak mengirimkan perwakilan ke ruang sidang. Tanpa kehadiran pihak perusahaan, pengadilan pun langsung mengabulkan permohonan likuidasi yang diajukan United World.
United World melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa mereka sudah berusaha keras menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Sayangnya, berbagai upaya tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak CSBL. Petisi pembubaran perusahaan akhirnya diajukan pada bulan lalu sebagai langkah terakhir yang terpaksa ditempuh.
Sheffield United sendiri buka suara dan menyatakan bahwa klub memahami isi sidang tersebut. Pihak klub menekankan bahwa persoalan ini adalah urusan antara pemilik lama dan pemilik baru, bukan masalah internal tim. Meski begitu, juru bicara klub memastikan komunikasi dengan EFL terus berjalan, dan operasional sehari-hari Sheffield United tidak terpengaruh.
Dari Era Pangeran Abdullah ke Rezim Kepemilikan Baru
Sheffield United memiliki sejarah kepemilikan yang bergejolak sejak Pangeran Abdullah membeli 50 persen saham klub pada 2013. Ia kemudian mengambil alih sisa kepemilikan pada 2019, meskipun prosesnya diwarnai pertarungan panjang di High Court. Penjualan klub kepada CSBL pada Desember 2024 lewat United World seharusnya menjadi babak baru, tetapi justru memunculkan persoalan yang tak kalah rumit.
Sebelum transaksi itu tuntas, Sheffield United sebenarnya sudah sempat dihukum pengurangan dua poin pada musim 2024-25. Hukuman tersebut merupakan imbas dari keterlambatan pembayaran transfer pada musim 2022-23 di era Pangeran Abdullah. CSBL yang sudah membayar uang muka juga sempat menunggak cicilan pertama yang jatuh tempo tahun lalu, dan baru melunasi setelah menerima tuntutan hukum berupa statutory demand.
Transfer Saham ke 1919 Partners: Celah yang Mengundang Masalah
Situasi bertambah pelik karena pada Juni lalu, saham Sheffield United dipindahkan dari CSBL ke perusahaan baru di Amerika Serikat bernama 1919 Partners LLC. Perusahaan inilah yang kini resmi menjadi perusahaan induk Sheffield United. Pada waktu yang bersamaan, Timothy Ryan juga masuk ke jajaran dewan direksi klub.
Perpindahan ini membuat CSBL kehilangan kendali atas pengelolaan Sheffield United secara efektif. Namun, keterkaitan antara kedua perusahaan tidak bisa diputus begitu saja karena Rosen dan Eltoukhy tetap memegang kendali melalui 1919 Partners LLC. Yang menjadi sorotan adalah kabar bahwa baik EFL maupun Independent Football Regulator (IFR) tidak diberi tahu soal rencana transfer saham dan penunjukan Ryan.
Hingga berita ini ditulis, kedua badan pengawas tersebut belum mengeluarkan komentar resmi. BBC Sport memahami bahwa IFR tengah menjalin komunikasi dengan klub untuk mencari tahu lebih jauh. Regulator kini mulai memeriksa detail keputusan pengadilan atas COH Sport, sembari terus berhubungan dengan klub dan EFL.
Mengapa Hukuman Pengurangan Poin Sheffield United Semakin Nyata
Kasus ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan klub yang jatuh ke administrasi, karena yang dilikuidasi adalah perusahaan grup, bukan klub sepak bolanya. Meski begitu, regulasi EFL tetap memberikan ruang bagi dewan untuk menilai apakah sebuah insiden layak dihukum. Dewan harus mempertimbangkan sejumlah faktor penting, antara lain:
- Kebutuhan untuk melindungi integritas dan kesinambungan kompetisi.
- Reputasi liga di mata publik dan seluruh pemangku kepentingan.
Persoalan paling krusial dalam kasus ini adalah perpindahan aset yang terjadi sebelum likuidasi. Ada potensi penafsiran bahwa pemilik klub sengaja memindahkan saham ke perusahaan baru agar beban utang pembelian yang besar tertinggal di CSBL. Jika pola seperti ini terbukti, EFL bisa menganggapnya sebagai pelanggaran dan menjatuhkan sanksi pengurangan poin hingga 12 angka.
Preseden serupa pernah terjadi di Inggris pada 2009 silam. Southampton saat itu dihukum pengurangan sepuluh poin oleh EFL setelah perusahaan induknya masuk administrasi, meskipun klub sempat membantah adanya keterkaitan finansial. Investigasi akhirnya menemukan bahwa klub dan perusahaan induk merupakan satu entitas ekonomi yang tidak bisa dipisahkan, sehingga EFL memberlakukan hukuman wajib.
Kini setelah CSBL resmi dilikuidasi dan utang pembelian klub yang belum dibayar jatuh ke tangan administrator, Sheffield United benar-benar menghadapi ancaman pengurangan poin.